MUSI RAWAS-Koordinator SUU, Herman Sawiran kini makin getol mengangkat isu pengerjaan proyek fisik menggunakan APBD 2010 baik di Pemkab Mura dan Pemkot Lubuklinggau. Bahkan kritik disampaikan dengan melihat langsung kondisi di lapangan. Hal ini dilakukan karena SUU ternyata tidak percaya dengan kinerja dewan (DPRD) dalam fungsinya ikut mengawal dan mengawasi penggunaan uang rakyat tersebut.
”Banyak alasan mengapa SUU tetap mengkritik pengerjaan proyek fisik APBD 2010. Karena sejauh ini tidak ada lagi keyakinan atau kepercayaan kepada DPRD yang merupakan wakil rakyat. Selaku lembaga pengawasan tampaknya belum jalan dengan optimal. Jangankan ikut mengawasi kegiatan pemerintah, mengawas diri sendiri antar sesama saja tidak mampu,” tegas Herman. Makanya SUU menurutnya akan terus menyampaikan kritik membangunan agar tidak ada lagi kecurangan-kecurangan dalam penggunaan anggaran khususnya dalam proyek pembangunan fisik.
”Sejalan dengan itu saya ingin mengingatkan, wujud pemerintah bersih harus berani terbuka . Jika tidak berani terbuka apalagi anti kritik, SUU memvonis pemimpin tersebut tidak lah bersih,” kata Herman. Ini disampaikan karena menurut Herman dirinya mendapatkan informasi banyak pejabat yang kebakaran jengkot dengan langkah yang dilakukannya. Bahkan menganggap SUU mempunyai kepentingan tersendiri dibalik kritik pedas yang disampaikan.
”Untuk diketahui SUU karena ada tanggungjawab moral sebagai warga masyarakat, tidak ada undang di balk batu. Semua ini merupakan perjuangan rakyat,” tegasnya.
Makanya agar semuanya berjalan kompak, sehingga terbentuk pemerintahan yang bersih, SUU meminta Bupati dan Walikota melalui kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memberanikan diri membentuk Tim Terpadu Sidak pengerjaan proyek APBD 2010.
”Jangan tanggung, Tim Terpadu meliputi Kejaksaan, Kepolisian, Konsultan, BPKP, BPK, DPRD serta kontraktor. Tim turun melakukan Sidak proyek untuk melihat semuanya demi menuju pemerintah yang bersih,” sarannya.
Yang pasti, Herman juga memastikan SUU tidak akan berhenti mengkritik, sampai pemerintah Mura dan Lubuklinggau memberikan penjelasan atas semua pertanyaan selama ini sebagai jaminan proyek APBD 2010 akan dijalankan dengan mengedepankan transfaransi. SUU telah membuat janji publik, start di APBD 2010 mengajak masyarakat menyaksikan dan mengawasi apakah hasil pengerjaan prpyek APBD 2010 tidak akan masuk ke ranah hukum.
”Ini gerakan moral murni agar Pemkab Mura dan Pemkot Lubuklinggau berlaku jujur,” katanya. SUU memiliki banyak alasan untuk tetap mengkritik. Salah satunya yakni tidak yakin kepada DPRD selaku lembaga pengawasan.
”Terlebih muncul indikasi wakil rakyat juga sudah masuk dalam kegiatan proyek,” informasinya.
Dari semua kondisi tersebut, SUU menghimbau Bupati, Wako, kejaksaan dan Kepolisian segera membuat MoU atau Pakta Integritas kesepakatan tidak akan mengkorupsi proyek APBD.
”Namun harus dengan pembuktian Sidak ke lokasi proyek oleh Tim Pakta Integritas, jangan hanya di bibir saja. Jangan hanya seremonial dan pamer saja tapi tidak menunjukkan hasilnya Sebab sudah sangat jelas saat ini sudah sangat sulit publik meminta kepercayaan kepada wakil rakyatnya,” tegas Herman. (ME-02)
Selasa, 03 Agustus 2010
Tak Percaya Kinerja Dewan, SUU Siap Awasi Proyek
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar